Temuan 10 buku bertema SBY di sekolah-sekolah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dinilai sebagai titik mula glorifikasi Presiden RI ke empat tersebut. Glorifikasi selalu akan berujung pada empati dan perluasan dukungan politik bagi sang tokoh. Demikian dikatakan Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi menanggapi beredarnya buku buku SBY yang menjadi polemik.
"Meski penyebaran gagasan dan pikiran tentang SBY merupakan hak berekspresi, tetapi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pencetakan buku itu patut diduga sebagai bentuk kampanye terselubung dengan biaya negara,” kata Hendardi, Jumat (28/1). Sebab itu, ia mengingatkan pentingnya untuk menelusuri jangan sampai alokasi dana pendidikan 20% dari APBN, justru digunakan bukan untuk tujuan mencerdaskan bangsa.
Menanggapi Wamendiknas Fasli Jalal yang akan menyerahkan evaluasi buku SBY pada tim penilai, Koordinator Monitoring Kebijakan Publik ICW, Ade Irawan menyatakan tim penilai harus menjelaskan pada publik mengapa buku itu bisa lolos. Tim penilai harus mempertanggungjawabkan serial buku SBY bisa lolos ke sekolah-sekolah. “Apakah ada muatan politik atau tidak. Walau saya kira muatan politiknya tinggi. Harus ada pertanggungjawaban secara akademis,” tegasnya.
Pengamat pendidikan Romo Baskoro menyatakan boleh saja tim penilai mengevaluasi buku SBY. Namun, ia meminta jajaran Kemendiknas harus mempunyai kordinasi yang baik dan bertanggung jawab. "Jangan saling melempar tanggung jawab, mesti ada pihak di Kemendiknas yang paling berwenang membuat keputusan ini," kata Pembina Kolese Kanisius ini. Romo Baskoro berharap pihak Kemendiknas mesti mempertimbangkan secara masak dalam penggunaan DAK, dalam mekanisme penggunaan dan kontrolnya.
0 comments:
Post a Comment